logo
header-add

KANREG VIII BKN SELENGGARAKAN FGD IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN


  Hits (1171)    Waktu : 28-10-2021 - 11:00:10   

KANREG VIII BKN SELENGGARAKAN FGD IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN

 

Balikpapan - Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Isu-Isu Strategis Implementasi NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu (27/10/2021) bertempat di Aula Pemerintah Kota Balikpapan dengan diikuti oleh BKD/BKPP/BKPSDM Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah kerja Kantor Regional (kanreg) VIII BKN secara daring dan luring.

 

Hadir memberikan sambutan sekaligus membuka acara Walikota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Dalam sambutannya Rahmad berharap agar melalui forum FGD ini terdapat kesamaan persepsi akan pentingnya manajemen ASN dalam perubahan struktural organisasi pemerintah mengingat hal ini merupakan instrumen strategis bagi kinerja ASN. Sementara itu Kepala Kanreg VIII BKN, A Darmuji hadir memberikan laporan terkait data kasus tindak pidana korupsi, data pelanggaran netralitas, data penyetaraan jabatan, dan data pelaksanaan talent pool di wilayah kerja Kanreg VIII BKN.

 

Hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru menjelaskan akan pentingnya kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas bagi pelaksanaan manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Otok Manajemen ASN perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan NSP dan BKN wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan penerapan NSP yang salah satu metodenya menggunakan Indeks NSPK Manajemen ASN. “Salah satu terobosan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN adanya aplikasi Indeks NSPK yang bertujuan untuk memastikan tata kelola manajemen ASN di seluruh instansi pusat dan daerah berjalan sesuai koridor NSPK,” jelas Otok.

 

Selain itu, Otok kembali menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai politik serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar terhindar dari penyimpangan NSPK dalam tata kelola manajemen ASN. Sebagai penutup Otok kembali menjabarkan 18 elemen pengawasan dan pengendalian manajemen ASN, yang terdiri dari Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengangkatan ASN, Pangkat, Jabatan, Pola karir, Pengembangan karir ASN, Mutasi, Penilaian kinerja, Penggajian, tunjangan dan fasilitas,  Penghargaan, Disiplin, Cuti, Kode Etik, Pemberhentian, Jaminan pensiun dan hari tua, Pensiun dan Perlindungan. Gia