logo
header-add

Tugas dan Fungsi


    TUGAS DAN FUNGSI

Sejalan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala BKN No. 59 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN dan Keputusan Kepala BKN No. 101 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Tugas Pokok pada Biro Kepegawaian, Biro Umum dan Pelengkapan, dan Kantor Regional BKN, diganti menjadi Peraturan Kepala BKN Nomor 36 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN.

Kedudukan Kanreg VIII BKN Banjarmasin adalah instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKN.

Maka tugas dan fungsi Kantor Regional VIII adalah:

TUGAS

Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN di bidang pembinaan dan penyelenggaran manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI

1.      Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian

2.      Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian bagi PNS pusat dan daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.      Penetapan pensiun PNS Pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya.

4.      Pemberian pertimbangan pensiun PNS daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya.

5.      Penyelenggaran dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian PNS Pusat dan daerah  di wilayah kerjanya,

6.      Penetapan mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya.

7.      Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai ASN di wilayah kerjanya.

8.      Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja pegawai ASN di wilayah kerjanya, dan

9.      Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BKN.