logo
header-add

Sejarah


             Sejarah Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau terkadang menjadi kendala untuk kelancaran urusan atau proses pekerjaan. Termasuk dalam urusan pemerintahan seperti administrasi kepegawaian. Pada mulanya aparatur-aparatur sipil wilayah Kalimantan selalu mengurus administrasi kepegawaiannya ke BKN Pusat di Jakarta, tentunya hal ini memerlukan dana, waktu, dan petugas khusus. Oleh karena alasan efektifitas dan efesiensi kerja maka dibentuklah Kantor Regional BKN untuk wilayah Kalimantan, menjadi Kantor Regional ke-8 yang telah dibentuk BKN.


Dengan kehadiran Kantor Regional di wilayah Kalimantan maka akan mempercepat dan memperlancar pelayanan kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara. Pembentukan Kantor Regional berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 03/KEP/2000 tanggal 18 Januari 2000 tentang Perubahan Nama Kantor Wilayah dan Pembentukan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, pasal 2 yang berbunyi “membentuk Kantor Regional VII, VIII, dan IX Badan Kepegawaian Negara.

 

Wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (Kanreg VIII BKN Banjarmasin) pada awalnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Terpilihnya Propinsi Kalimantan Selatan menjadi basecamp karena memperhatikan letak yang dianggap cukup strategis, berada ditengah-tengah antara Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, sehingga secara akses transportasi lebih memadai dan mudah.  

Namun Propinsi Kalimantan Barat merasa sarana transportasi menuju Kalimantan Selatan sulit karena kalau melalui transportasi udara harus transit ke Jakarta dahulu, sedangkan melalui darat tidak ada. Akhirnya pada Juni 2001 bergabung kedalam wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta. Kemudian pada Oktober 2013, Kalimantan Timur terjadi pemekaran daerah membentuk Propinsi Kalimantan Utara. Maka wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin saat ini melingkupi area:

1.    Kalimantan Selatan;
2.    Kalimantan Tengah;
3.    Kalimantan Timur; dan
4.    Kalimantan Utara

Selain instansi vertikal, berikut ini daftar daerah-daerah yang dibawah koordinasi Kanreg VIII BKN Banjarmasin

No

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN TIMUR

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN UTARA

1.                 

Pemprov. Kalimantan Selatan

Pemprov. Kalimantan Timur

Pemprov. Kalimantan Tengah

Pemprov. Kalimantan Utara

2.     

Pemko. Banjarmasin

Pemko. Samarinda

Pemko. Palangkaraya

Pemkab. Bulungan

3.     

Pemko. Banjarbaru

Pemko. Balikpapan

Pemkab. Barito Utara

Pemko. Tarakan

4.     

Pemkab. Banjar

Pemko. Bontang

Pemkab. Barito Selatan

Pemkab. Malinau

5.     

Pemkab. Barito Kuala

Pemkab. Paser

Pemkab. Barito Timur

Pemkab. Nunukan

6.     

Pemkab. Tanah Laut

Pemkab. Penajam Paser Utara

Pemkab. Gunung Mas

Pemkab. Tana Tidung

7.     

Pemkab. Tapin

Pemkab. Kutai Barat

Pemkab. Kuala Kapuas

 

8.                 

Pemkab. Hulu Sungai Selatan

Pemkab. Kutai Kartanegara

Pemkab. Kotawaringin Barat

 

9.                 

Pemkab. Hulu Sungai Tengah

Pemkab. Kutai Timur

Pemkab. Kotawaringin Timur

 

10.              

Pemkab. Hulu Sungai Utara

Pemkab. Berau

Pemkab. Lamandau

 

11.              

Pemkab. Tabalong

Pemkab. Mahakam Ulu

Pemkab. Murung Raya

 

12.              

Pemkab. Kotabaru

 

Pemkab. Pulang Pisau

 

13.              

Pemkab. Balangan

 

Pemkab. Seruyan

 

14.              

Pemkab. Tanah Bumbu

 

Pemkab. Sukamara

 

15.              

 

 

Pemkab. Katingan

 


KEPALA KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN