logo
header-add

INGAT! PNS WAJIB NETRAL MENUJU PEMILU TAHUN 2019


  Hits (71)    Waktu : 30-01-2019 - 14:10:00    Komentar (0)

INGAT! PNS WAJIB NETRAL MENUJU PEMILU TAHUN 2019 Sejak berlangsungnya kampanye pemilihan legislative dan presiden tahun 2019 mulai tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Meskipun ASN memiliki hak pilih dalam setiap pagelaran pesta demokrasi di Indonesia, baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan presiden. Namun ASN sebagai profesi terikat oleh peraturan perundangan yang mengatur sistem manajemen hingga kode etik perilaku ASN. Dijelaskan dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Hal ini berarti meskipun ASN memiliki hak untuk memilih dan wajib turut serta dalam menyukseskan Pemilihan Umum sebagai hajat Nasional, tetapi dilarang untuk menampilkan secara terbuka preferensi politik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS juga menegaskan melarang keberpihakan PNS dalam politik. Sebagai contoh melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan dukungan terhadap calon/ partai politik tertentu termasuk dalam menggunakan media sosial daring seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya. Terhadap pelanggaran berbagai jenis larangan untuk PNS akan dikenakan sanksi moral maupun hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Disisi lain, terkadang permasalahan netralitas ini muncul di daerah dikarenakan keberpihakan Kepala Daerah dalam mendukung arah politik tertentu. Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sangat sentral. Selain sebagai pejabat politik, kepala daerah juga sebagai pejabat pemerintahan seharusnya mampu membedakan posisinya. Namun tidak jarang dijumpai Kepala Daerah yang membantu menggalang suara dari ASN di daerahnya. ASN sendiri ada pada posisi sulit karena rawan terseret kepentingan politik. Hal ini tentu tidak dibenarkan. Kepala Daerah boleh ikut berkampanye dengan mengajukan cuti sementara selama masa kampanye berlangsung.


Komentar

  1. Tidak ada komentar

Tinggalkan Komentar