logo
header-add

Pengisian JPT Terbuka dan Kompetitif


  Hits (828)    Waktu : 26-02-2016 - 08:04:31    Komentar (2)

Spoil system yang sangat mengakar kuat pada sistem pemerintahan kita, mempengaruhi kebijakan pimpinan dalam memilih dan menempatkan pegawainya dalam jabatan struktural. Kedekatan personal, unsur politis, dan primordial (sistem patronase dan nepotisme) merupakan hal yang lumrah dilakukan jika seseorang ingin meraih sebuah jabatan. Implikasinya terhadap lingkungan kerja, terjadi kecemburuan, saling sikut antar pejabat, saling “menjilat” atau cari muka kepada pimpinan yang berkuasa. Hal inilah yang menyebakan kondisi pemerintahan seperti riak-riak air meskipun dari luar terlihat tenang ternyata dalamnya begitu kacau, tidak akur, mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi buruk dan tidak memuaskan.

Dalam sistem pengisian jabatan struktural melalui UU 43 tahun 1999 terdapat landasan semangat reformasi yang telah mengakomodir prinsip non diskriminatif tanpa pengaruh dari partai politik, serta unified system untuk mengantisipasi otonomi daerah. Desentralisasi SDM pun sudah ada dalam undang-undang tersebut. Merit sistem pun telah hadir dalam UU 43 tahun 1999, namun tidak sukses dalam penerapannya. Terdapat langkah-langkah manajemen kepegawaian yang tidak dijalankan dengan baik, yang sangat memprihatinkan kondisi intervensi politik yang berdampak pada pola karir PNS itu sendiri, sehingga mereka selalu khawatir dengan mutasi, rotasi, bahkan demosi ketika terjadi pergantian Pejabat Pembinan Kepegawaian. Seperti saat pilkada, PNS daerah mulai gelisah, akhirnya PNS jadi terpecah-pecah. Hal ini harus segera diatasi dengan pengesahan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengutamakan sistem merit.

Sistem promosi PNS secara terbuka merupakan salah satu bagian dari Grand Design Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut dianggap penting dalam rangka menjamin pengangkatan PNS ke dalam jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme yang sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan syarat obyektif lainnya.

Amanat reformasi birokrasi dan upaya nyata untuk meningkatkan kinerja aparatur maka penerapan merit sistem dapat menjadi penyemangat PNS untuk meningkatkan kapasitas kompetensi. Merit sistem memberikan kesempatan yang sama (equity) kepada semua PNS untuk mengembangkan diri.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama dan madya pada instansi pemerintah pusat dan daerah, saat ini harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS didasarkan pada sistem merit, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel, yang lulus merupakan pejabat pimpinan tinggi (PPT) yang benar-benar sesuai antar kompetensi dan kebutuhan organisasi. Seleksi semacam ini bertujuan untuk mendapatkan pimpinan yang berkualitas dan berintegritas.

Siapa saja yang bisa mengikuti seleksi JPT?

Sistem karir kepegawaian melihat dimana pengangkatan pertama seorang pegawai didasarkan atas kecakapan pegawai tersebut, sedangkan kenaikan pangkat selanjutnya didasarkan atas masa kerja, kesetian, dan syarat-syarat objektif lainnya. Sistem karir dibedakan menjadi dua macam, sistem karir tertutup dan sistem karir terbuka.

            Dalam Sistem karir tertutup pangkat dan jabatan dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, jadi tertutup untuk orang luar. Kerugian sistem ini upaya untuk mendapat tenaga ahli dan cakap sangat terbatas, organisasi kurang berkembang karena sedikit mendapat ide dan pandangan baru dari luar. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada tenaga dari luar organisasi, padahal kemungkinan tenaga dari luar itu dapat memberikan aspirasi baru kepada pimpinan organisasi.

Sedangkan sistem karir terbuka dalam sistem kepegawaian, pangkat dan jabatan pada suatu organiasasi dapat diduduki oleh orang luar organisasi tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai, asalkan orang tersebut mempunyai kecakapan yang diperlukan. Berarti sistem karir terbuka dimana lowongan terbuka bagi setiap warga Negara asalkan memiliki kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk jabatan yang lowong itu.

Dalam UU ASN Pasal 20 disebutkan pihak-pihak yang dapat mengikuti seleksi. JPT diisi dari pegawai ASN, dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif atau tanpa kehilangan status sebagai prajurit TNI dan anggota Polri. Semuanya harus melalui seleksi terbuka, kompetitif, dan dengan persetujuan Presiden RI. Untuk PPPK, Prajurit TNI dan anggota Polri bisa mengisi JPT pada instansi tertentu yang sesuai dengan kompetensinya.

Saat ini seleksi terbuka hanya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi setara dengan Eselon I dan II (top manager) dilakukan melalui pola one job one selection, sedangkan jabatan yang setara dengan Eselon III dan IV (middle manager) dilakukan dengan pemetaan PNS potensial model talent scouting.

Mengapa Harus Seleksi Terbuka?

Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

Agar dapat menjaring PNS yang berkompeten, memenuhi aspek keadilan dan kesamaan kesempatan dalam pengembangan karir melalui jabatan struktural. Seleksi terbuka merupakan pola pengembangan karir PNS yang tidak terkotak-kotak dalam daerah atau satu instansi saja, tetapi memungkinkan terjadinya tour of area atau tour of duty dengan tetap mempertimbangkan aspek kompetensi teknisnya, artinya bisa terjadi lintas daerah atau lintas instansi.

Dengan seleksi terbuka pembinaan dan pengembangan kapasitas PNS bisa lebih terarah. PNS yang dikategorikan memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir dalam jabatan struktural, sedangkan PNS yang kurang memenuhi syarat harus dilakukan upaya peningkatan kompetensi baik melalui pengayaan penugasan maupun pendidikan pelatihan yang tepat.

Seleksi dengan sistem tersebut mengharuskan publikasi terbuka melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, surat edaran, media massa, media online, dll. Diharapkan proses seleksi yang dilakukan secara obyektif akan menghasilkan unsur pimpinan yang berkompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang unggul, serta mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Pemimpin yang berkualitas tentu akan berdampak baik kepada organisasi. Terwujudnya peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat selaku end user.

 

Bagaimana Sistem Merit dalam Sistem Seleksi Terbuka?

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) akan dilakukan dengan seleksi terbuka, dan Assessment merupakan salah satu instrumen untuk menilai potensi dan kompetensi seorang PNS. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif.

Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan instansi pemerintah mengatur untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama harus menggunakan metode assessment center sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Sedangkan instansi yang belum dapat menggunakan metode assessment center dapat menggunakan metode psikometeri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi.

Untuk jabatan tinggi pratama (setara eselon IIa dan IIb), panitia seleksi memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang (pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-undangan).

Panitia seleksi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi masing-masing dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Panitia seleksi terdiri atas unsur  pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan,  pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong, akademisi/pakar/profesional.

Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45%. Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi (assessor) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah. Dengan terlibatnya KASN sebagai panitia akan membuka ruang publik untuk memantau proses seleksi jika ada yang tidak sesuai dengan kaidah sistem merit yang diamanatkan UU ASN.

Mengingat pentingnya assesmen ini maka peranan panitia seleksi sangat penting. Panitia seleksi harus mempunyai kompetensi bidang yang diseleksi, jujur dan adil jangan pula pansel bersekongkol dengan calon pejabat yang diseleksi.

Bagaimana jika terjadi pelanggaran dalam seleksi terbuka?

Presiden Republik Indonesia telah mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada BKN, tercantum di dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 25, yang berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN.

Pasal 48 BKN bertugas untuk mengendalikan seleksi calon pegawai ASN, membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh instansi Pemerintah, membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian, mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif, menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN, menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN, dan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.

Komisioner KASN hanya berjumlah tujuh orang, tentu tidak bisa memantau seluruh ASN yang ada. Disini peran BKN sebagai penyelenggara manajemen ASN sangat diperlukan dan yang paling utama adalah kerjasama.

BKN dan KASN bersepakat dengan membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada 16 September 2015 lalu, yang meliputi monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Merit dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepegawaian ASN, pendidikan dan Pelatiahan Profesi ASN, serta, pelibatan BKN dalam bentuk penyediaan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan sistem merit dan pengawasan penerapan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN.

KASN yang mempunyai wewenang untuk mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan.

KASN yang menjalankan fungsi pengawasan akan mengevaluasi proses pengisin JPT tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, maka KASN akan menegur dan membuat rekomendasi pembatalan terhadap hasil proses seleksi tersebut dan BKN akan memantau administrasi kepegawaiannya. Jika mengindahkan teguran dari KASN maka BKN akan melakukan tindakan, dengan tidak memproses administrasi kepegawaiannya.

 

Banyaknya kalangan yang menerima positif pelaksanaan pengisian JPT dengan sistem terbuka diharapkan dapat memperlancar berjalannya sistem merit, sehingga pegawai ASN semakin profesional dan kompeten serta netral.


Komentar

  1. Noname

    yxnp702sfyb@hotmail.com
    Tanggal : 27-06-2016, Waktu : 13:49:08

    Your posntig lays bare the truth

    Noname

    kusnadi691@gmail.com
    Tanggal : 09-05-2016, Waktu : 00:00:42

    open bidding atau promosi terbuka adalah suatu langkah maju dalam membenahi sistem promosi jabatan di kalangan birokrasi, namun demikian perlu adanya pengkajian kembali terkait dengan adanya 3 calon yang diusulkan ke PPK untuk dipilih, bisa terjadi yang terpilih nomor 3 atau nomor 2. Sedangkan nomor 1 tidak terpilih karena hal-hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Tinggalkan Komentar