logo
header-add

PNS Maju Pilkada, Harus Mundur


  Hits (796)    Waktu : 02-07-2015 - 02:32:49    Komentar (0)

oleh Alfian Zulkiram, S.Sos, M.AP

 Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) akan di laksanakan baik Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota di tanah air. Terdapat beberapa bakal calon yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) turut mendaftarkan diri baik sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

 

                 PNS yang ingin maju menjadi kepala daerah, diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan PNS. Hal ini tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan oleh DPR RI. Sebelumnya, setiap PNS yang maju ke pilkada hanya cuti sementara di luar tanggungan Negara, ketika yang bersangkutan terpilih sebagai kepala daerah, status PNS masih melekat, sehingga saat tidak terpilih masih bisa kembali menjadi PNS.

 
             Tapi sekarang dengan adanya UU ASN tidak bisa lagi. Seorang PNS harus mundur disaat dia mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Bila dia tidak terpilih, yang bersangkutan tidak bisa kembali menjadi PNS.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar menyatakan bahwa PNS yang ingin menjadi kepala daerah harus mundur dari posisinya saat itu, misalnya Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas. Bukan mundur sementara tetapi mundur secara definitif. Jadi mekanismenya sama seperti PNS yang bergabung dengan partai politik atau maju menjadi calon legislatif.

 

Penulis sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Menpan-RB, Azwar Abu Bakar, karena tidak adil kalau PNS yang maju pilkada masih bisa kembali jadi PNS bila tidak terpilih.

 

Pasal 119 & Pasal 123 Ingin Maju Tapi Harus Mundur

 

UU ASN yang mengatur bahwa PNS yang ingin maju pada pilkada harus mundur sebagai PNS terdapat pada Pasal 119 Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

 

Pasal 123 Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

 

Keputusan ini atas permintaan DPR RI untuk meningkatkan profesionalisme PNS. Semoga dengan aturan ini akan meningkatkan profesionalisme PNS dan mencapai reformasi birokrasi yang telah ditargetkan oleh pemerintah.


Komentar

  1. Tidak ada komentar

Tinggalkan Komentar